KEDUDUKAN AKTA WASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK AHLI WARIS: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 703/PDT.G/2023/PN JKT.PST
Keywords:
Akta Wasiat, Hukum Waris, WarisAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata, keabsahan wasiat terakhir ketika terdapat lebih dari satu wasiat, serta implikasinya terhadap hak ahli waris dalam Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata. Dalam hal terdapat lebih dari satu wasiat, berlaku prinsip bahwa wasiat terakhir yang sah mengesampingkan wasiat sebelumnya. Dalam perkara ini, wasiat tahun 2020 terbukti sah dan secara tegas mencabut wasiat tahun 2016. Karena tidak terdapat ahli waris dengan hak mutlak (legitime portie), kehendak terakhir pewaris menjadi dasar utama dalam penentuan hak ahli waris.
Downloads
References
Adjie, H., 2015. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Ali, Z., 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M.Y., 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Ibrahim, J., 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. Putusan Nomor 319 K/Pdt/2010.
Marzuki, P.M., 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S., 2009. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo, S., 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Muhammad, A., 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023. Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Prodjodikoro, W., 2000. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
Satrio, J., 1992. Hukum Waris. Bandung: Alumni.
Satrio, J., 2012. Hukum Waris tentang Wasiat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiawan, R., 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
Setiawan, R., 2012. Hukum Waris Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S., 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, R.H., 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soeroso, R., 2011. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R., 2004. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Subekti, R., 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti, R., 2010. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R., 2014. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017. ‘Implementasi legitime portie dalam sengketa waris’.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018. ‘Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata’.
Jurnal Rechtsvinding, 2019. ‘Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa wasiat’.
Jurnal Yuridika, 2020. ‘Keabsahan wasiat dalam perspektif hukum perdata Indonesia’.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Rania Humayra, Auuli Friscilla Syalomita Gultom
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
