PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN KALIMANTAN 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Abstract

Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di wilayah Indonesia yang menyebabkan pengaruh besar terhadap kelestarian alam hidup, kesehatan masyarakat, dan sektor ekonomi. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan sebagai upaya perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap hak atas lingkungan yang layak dan sehat. Kajian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku, serta mengkaji kendala dan efektivitas implementasi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian metode yang diterapkan berupa penelitian yuridis normatif melalui pendekatan legislasi dan kajian perkara. Data hukum dikumpulkan lewat telaah pustaka mencakup sumber primer, sekunder, serta tersier lalu diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan telah dilakukan melalui sanksi pidana, gugatan perdata, dan tindakan administratif terhadap individu maupun korporasi. Namun, implementasinya masih menemui beragam hambatan, antara lain rumitnya proses pembuktian dan kurang optimalnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan pengaruh kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera serta belum optimal dalam mencegah terulangnya kebakaran hutan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang konsisten, serta kerja sama antara negara, masyarakat, serta dunia usaha untuk menciptakan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan.