PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Kejaksaan merupakan institusi vital yang memainkan peranan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sekadar sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke muka sidang, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dalam proses pidana. Artikel ini secara khusus mengkaji secara komprehensif bagaimana peran dan fungsi kejaksaan dijalankan dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari pra-penuntutan, penuntutan, hingga tahap akhir berupa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap regulasi yang mengatur institusi kejaksaan serta praktik di lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam aspek litigasi, tetapi juga dalam proses kontrol terhadap kinerja penyidik melalui kewenangannya untuk memberikan petunjuk penyidikan dan bahkan menghentikan perkara demi kepentingan hukum dan keadilan. Di sinilah kejaksaan tampil sebagai pengendali perkara (dominus litis), yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, institusi kejaksaan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di seluruh wilayah hukum Indonesia, adanya tekanan atau intervensi dari kekuatan eksternal baik politik maupun ekonomi, serta masih ditemukannya inkonsistensi dalam penegakan hukum akibat perbedaan interpretasi dan penerapan norma hukum. Faktor-faktor ini berpotensi menghambat efektivitas kinerja kejaksaan dalam menegakkan hukum secara objektif dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kejaksaan melalui reformasi struktural, pengawasan internal yang ketat, peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan berkelanjutan, serta penerapan prinsip independensi secara nyata, menjadi prasyarat mutlak dalam membangun sistem penegakan hukum pidana yang adil, transparan, dan akuntabel. Artikel ini merekomendasikan agar kejaksaan tidak hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen perubahan hukum yang progresif dan berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif.