PROSPEK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Abstract

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berperan penting dalam menanggulangi kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prospek dan tantangan implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, implementasi penuh terhadap prinsip-prinsip hukum pidana internasional masih menemui berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi belum diratifikasinya Statuta Roma 1998, ketidaksesuaian norma hukum nasional dengan hukum internasional, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta resistensi politik terhadap penegakan kejahatan HAM berat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan analisis data sekunder berupa studi dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural dan politik, prospek implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tetap terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan langkah strategis berupa ratifikasi Statuta Roma, harmonisasi hukum nasional, dan reformasi kelembagaan guna mewujudkan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal.