ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Kepala Desa dalam Implementasi Kebijakan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, termasuk dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, kepala desa kerap menghadapi berbagai tantangan hukum dan potensi kriminalisasi akibat kebijakan yang dijalankan, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diperjelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative/ dengan metode kualitatif dan teknik library research (penelitian kepustakaan), yakni dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta dokumen hukum lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dasar hukum perlindungan bagi kepala desa serta menilai sejauh mana norma hukum yang ada memberikan kepastian dan keadilan bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan normatif bagi peran dan tanggung jawab kepala desa, namun belum secara eksplisit mengatur bentuk perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko-risiko hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran lebih lanjut dan harmonisasi peraturan pelaksana agar kepala desa dapat menjalankan kebijakan secara optimal tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak proporsional