PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA CYBER NOTARY DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI BLOCKCHAIN

Abstract

Penerapannya blockchain masih banyak kendala dan permasalahan yang terlebih dahulu diselesaikan salah satunya ialah tidak adanya dasar hukum yang jelas, dimana sampai saat ini belum ada undang-undang dan aturan yang mengatur secara khusus terkait penyimpanan protokol notaris pada dunia digital. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya ilmiah berikut ini, dengan memfokuskan mengenai apa saja resiko penerapan blockchain dalam penyimpanan protokol notaris dan bagaimana perlindungan hukum keamanan data cyber notary dalam penyimpanan protokol notaris di blockchain. dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan perlindungan hukum keamanan data cyber notary dalam penyimpanan protokol notaris di blockchain. Dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang berbentuk hukum tertulis, pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peratama, penerapan cyber notary dalam penyimpanan protokol notaris di blockchain memberikan beberapa risiko yang pertama biaya pengoprasian dan perawatan yang tinggi, rentan dengan ancaman virus dan serangan cyber yang dapat mengancam kapan saja, sehingga memberikan risiko kehilangan data pribadi dari para pihak. Kedua, perlindungan hukum terhadap keamanan data cyber notary dalam penyimpanan protokol notary di blockchain sampai sekarang belum ada aturan yang secara detail memberikan perlindungan dan secara eksplisit mengatur terkait cyber notary, namun terkait perlindungan data dan ancama peretasan dapat mengacu pada peraturan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik mengenai kejahatan cyber dan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 67.