MEKANISME PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP PRAKTIK KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Abstract

Mekanisme perlindungan Whistleblower menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum yang mengatur hak serta perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada Whistleblower agar mereka dapat melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini mencakup kekebalan dari tuntutan hukum dan sanksi bagi pelaku pembalasan terhadap pelapor. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya dukungan budaya organisasi yang transparan, prosedur pelaporan yang rumit, serta risiko ancaman dan stigma sosial terhadap Whistleblower. Efektivitas perlindungan Whistleblower sangat bergantung pada koordinasi yang optimal antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta komitmen politik yang kuat. Upaya penyederhanaan prosedur, edukasi luas, dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan menjadi kunci agar Whistleblower merasa aman dan termotivasi mengungkap praktik korupsi.