URGENSI KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERIAN DANA KEROHIMAN ATAS PENETAPAN TANAH MUSNAH STUDI LITERATUR PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Tanah musnah merupakan tanah yang sudah tidak dapat digunakan dan difungsikan seperti semula karena sudah hilang bentuk awalnya akibat peristiwa alam. Negara yang diberikan kewenangan atas seluruh tanah yang ada di Indonesia, termasuk dalam pemberian perlindungan dan bantuan kepada pemilik tanah atas tanah yang terdampak bencana alam. Khusus dalam tanah yang terdampak bencana alam dan ditetapkan sebagai tanah musnah maka penetapannya melalui syarat dan ketentuan yang telah diatur dengan undang-undang. Apabila tanah ditetapkan sebagai tanah musnah maka kepastian hukum yaitu hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanahnya adalah putus serta hak atas tanahnya hapus. Setelah tanah diumumkan menjadi tanah musnah maka pemilik diberi hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Apabila tanah akan direkonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah untuk kepentingan umum maka pemilik diberi dana kerohiman yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.