PRAKTEK PINJAM NAMA UNTUK KEPEMILIKAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 144/PDT/2021/PT DPS)

Abstract

Dalam tata hukum Indonesia, hak atas tanah tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Dalam hukum agraria nasional terdapat hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak milik. Hak milik merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan paling kuat daripada hak lainnya. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Pemegang hak milik atas tanah dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Terdapat pembatasan-pembatasan mengenai ketentuan memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Salah satu pembatasan terhadap ketentuan perolehan hak milik terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa yang dapat mempunyai hak milik hanyalah Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut WNI). Hal ini sejalan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam hukum agraria nasional. Asas nasionalitas tercermin dalam pasal 1 ayat (1)-(3) UUPA. Di satu sisi, KUH Perdata mengakui prinsip kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian Nominee dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Namun, di sisi lain, UUPA sebagai lex specialis secara tegas melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing (WNA) dan membatasi jenis hak yang dapat dimiliki oleh mereka, seperti hak pakai atau hak guna usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional terkait penguasaan tanah. Oleh karena itu, perjanjian Nominee yang melibatkan WNA cenderung dianggap tidak sah oleh pengadilan karena bertentangan dengan semangat dan aturan dalam UUPA. Segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala macam-macam perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Sehingga bagi Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan atas batalnya perjanjian tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena secara langsung kehilangan hak dan kewajibannya dari perjanjian yang sudah batal demi hokum.