IMPLIKASI HUKUM KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PERLINDUNGAN AHLI WARIS

Abstract

Akta wasiat merupakan instrumen hukum penting dalam sistem kewarisan perdata Indonesia karena menjadi sarana bagi seseorang untuk menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia. Dalam praktiknya, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta wasiat tidak hanya bergantung pada bentuk autentik yang dibuat oleh notaris, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban administratif berupa pendaftaran dan pelaporan kepada Daftar Pusat Wasiat. Permasalahan muncul ketika notaris lalai melaksanakan kewajiban tersebut yang berimplikasi pada keberadaan akta wasiat, risiko sengketa antar ahli waris, serta kemungkinan terabaikannya hak penerima wasiat maupun ahli waris mutlak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menelaah secara konseptual melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta literatur hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada implikasi hukum kelalaian notaris dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat tidak menghapus akta sebagai akta autentik namun menyebabkan cacat fungsional karena asas publisitas tidak terpenuhi. Akibatnya, wasiat tidak tercatat dalam sistem nasional dan berptensi menimbulkan kesalahan penerbitan Surat Keterangan Waris serta kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan etik profesi. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pendaftaran akta wasiat mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan integritas jabatan notaris.