PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KAWASAN INDUSTRI PT IMIP: UJIAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Abstract

Artikel ini menganalisis pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) sebagai indikator untuk menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu kesesuaian praktik pengelolaan limbah B3 di kawasan industri tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia serta peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan sumber akademik lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum, praktik pengelolaan limbah B3, dan efektivitas pengawasan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur pengelolaan limbah B3, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan limbah B3 secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian, pencemar membayar, dan tanggung jawab mutlak. Namun demikian, dugaan pelanggaran di PT IMIP menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan lingkungan belum sepenuhnya bersifat substantif. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kasus PT IMIP merupakan ujian nyata terhadap konsistensi negara dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan bahwa industrialisasi nasional tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.