RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Abstract

Artikel ini membahas interaksi antara konsep restorative justice dalam KUHP 2023 dengan politik hukum pidana kehutanan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran ini memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum lingkungan, khususnya tindak pidana kehutanan yang memiliki karakteristik ekologis dan sosial yang kompleks. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis ruang penerapan restorative justice, batasannya dalam kasus kehutanan, serta tantangan implementatif di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun restorative justice dapat diintegrasikan sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara bagi pelaku minor dan kasus berintensitas rendah, mekanisme ini tidak dapat diberlakukan secara luas karena sifat kejahatan kehutanan yang sering kali bersifat sistemik, terorganisasi, dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Artikel ini menegaskan perlunya pedoman operasional khusus untuk menjamin bahwa penerapan restorative justice tidak mengorbankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, restorative justice bagi tindak pidana kehutanan harus dipahami sebagai green restorative justice, yakni model keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan ekologis dan keadilan antar-generasi.