EFEKTIVITAS HUKUM KONFLIK AGRARIA WARGA TANAH MERAH DENGAN PERTAMINA

Abstract

Konflik agraria antara warga Tanah Merah, Jakarta Utara, dan PT Pertamina (Persero) menjadi contoh nyata ketegangan antara kepentingan masyarakat atas ruang hidup dengan klaim negara atas aset strategis nasional. Warga telah menghuni kawasan tersebut secara turun-temurun sejak akhir 1980-an, sementara Pertamina menyatakan kawasan itu sebagai zona penyangga kilang minyak yang harus steril. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis melalui studi pustaka, untuk menilai efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian konflik agraria, implementasi hukum tidak berjalan optimal. Tidak adanya kepastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal, serta minimnya pendekatan partisipatif membuat hukum gagal memenuhi fungsinya sebagai sarana keadilan sosial. Studi ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat, serta mendorong hukum yang transformatif dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi kelompok rentan.