PENGUASAAN SEPIHAK HARTA WARISAN DAN PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 K/Pdt/2003

Abstract

Penguasaan harta warisan secara sendirian oleh salah satu ahli waris sering kali menyebabkan masalah hukum yang bisa membuat hak ahli waris lain tidak terpenuhi, terutama ketika berkaitan dengan prinsip nebis in idem dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, serta menguji sejauh mana asas nebis in idem diterapkan secara tepat dari segi kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus tertentu, lalu dianalisis melalui kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan harta warisan secara tunggal dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena merugikan hak orang waris lainnya, sementara penerapan prinsip nebis in idem dalam putusan tersebut masih memicu perdebatan, terutama terkait apakah ketiga unsur yaitu subjek, objek, dan pokok perkara sudah dipenuhi secara sama. Keluhan subjektif yang dialami dapat berupa mata terasa merah, gatal, perih, dan panas. Dalam perkara ini, perlu dilakukan evaluasi secara kritis agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.