DISTINGSI SYARIAT, FIKIH DAN HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN ZAKAT PROFESI : SUATU ANALIS NORMATIF-DOCTRINAL

Abstract

Pembahasan tentang zakat profesi menjadi sorotan penting dalam hukum Islam kontemporer karena jenis zakat ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadis, sementara kondisi sosial dan ekonomi umat terus berubah. Perbedaan pandangan terkait zakat profesi sering muncul akibat belum jelasnya pemisahan antara Syariat, yang merupakan ketentuan ilahi bersifat tetap; Fikih, hasil ijtihad ulama yang bersifat dinamis; dan Hukum Islam, yaitu aturan yang diformalkan dalam sistem hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ketiga konsep tersebut dalam merumuskan dasar hukum zakat profesi. Metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui analisis konseptual, historis-kritis, dan yuridis-normatif terhadap berbagai data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syariat hanya memberikan pedoman umum mengenai zakat, sementara kewajiban zakat profesi dikembangkan melalui ijtihad ulama modern, terutama melalui konsep al-māl al-mustafād. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik yang menerima maupun menolak, menegaskan karakter interpretatif Fikih. Dalam konteks hukum Indonesia, zakat profesi telah diatur dan diwajibkan melalui UU No. 23 Tahun 2011, KHES, dan Fatwa MUI. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang zakat profesi hanya dapat diperoleh dengan memisahkan Syariat, Fikih, dan Hukum Islam secara jelas agar penerapannya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.