PENDEKATAN AHL AL-HADIS DALAM PENETAPAN KEABSAHAN WALI NIKAH: TELAAH NORMATIF ATAS TEKSTUALISME HUKUM

Abstract

Artikel ini mengkaji kontroversi hukum klasik antara wali nasab (wali agnatik) dan wali ḥākim (wali yang ditunjuk negara) dari perspektif Ahl al-Ḥadīṡ, sebuah mazhab tekstualis yang mendasarkan otoritas hukum terutama pada hadis-hadis kenabian yang sahih. Sementara berbagai mazhab klasik berbeda pendapat tentang ruang lingkup perwalian, Ahl al-Ḥadīṡ secara konsisten menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, dan oleh karena itu otoritas wali ḥākim bersifat substitusi dan terbatas pada keadaan darurat yang secara eksplisit didukung oleh bukti tekstual. Studi ini menggunakan pendekatan tekstual normatif, menganalisis sumber-sumber ḥadīṡ primer, risalah hukum klasik, dan tafsir hukum. Temuan menunjukkan bahwa Ahl al-Ḥadīṡ menolak perluasan kekuasaan kehakiman yang rasionalis dan menjunjung tinggi perwalian hierarkis yang ketat yang berakar pada hadis-hadis yang sahih. Studi ini menyimpulkan bahwa kontroversi tersebut pada hakikatnya mencerminkan perpecahan epistemologis antara tekstualisme dan rasionalisme dalam teori hukum Islam.