ANALISIS PERALIHAN KEWENANGAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA GUNUNG SINDUR PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Abstract

Fenomena meningkatnya penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan pernikahan secara fiqhiyyah dan legalitas administratif. Dalam praktiknya, banyak kasus ditemukan di mana wali nasab tidak dapat menikahkan mempelai perempuan karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, penolakan atau tidak memenuhi syarat syar’i. Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam untuk melihat bagaimana peralihan peran wali dilakukan, serta apakah prosedur dan praktiknya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KUA Gunung Sindur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peralihan wali nasab kepada wali hakim, menelaah prosedur administratif yang diterapkan dan mengkaji praktik tersebut dalam bingkai fiqh munakahat. Proses peralihan dilakukan melalui verifikasi administratif dan penetapan kepala KUA sebagai wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi fiqh munakahat, peralihan wali ini dibenarkan apabila memenuhi unsur darurat, kemaslahatan serta tidak melanggar prinsip urutan wali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat empat penyebab utama peralihan kewalian, yakni tidak adanya wali nasab, wali nasab hilang ingatan, tidak diketahui keberadaannya, dan wali bukan seorang muslim; 2) Implementasi prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Gunung Sindur mengikuti tahapan identifikasi, pemeriksaan legalitas, penelusuran urutan wali, serta penetapan oleh Kepala KUA berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. 3) Tinjaun fiqh munakahat menyatakan bahwa praktik ini sah selama memenuhi prinsip darurat, maslahat dan tidak melanggar urutan wali, meski demikian, ditemukan kendala seperti lemahnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali dan kurangnya sosialisasi hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan hukum perkawinan Islam serta penguatan kebijakan layanan keagamaan di Indonesia.