ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMPERNIAGAKAN KUCING KUWUK (STUDI PUTUSAN NO 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

Abstract

Perdagangan satwa liar yang dilindungi masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, termasuk kasus terdakwa yang sengaja menyimpan dan memperniagakan kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis) dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang perdagangan satwa liar dilindungi dan menyatakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku yang masih muda dan berstatus mahasiswa serta dampak sosial dan lingkungan dari tindakannya. Aspek filosofis menekankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi pelaku, mencerminkan tujuan pemidanaan preventif, korektif, dan restoratif dengan pendekatan hukum yang substansial dan ekologis. Penulis menyarankan hakim mengutamakan keadilan korektif dan restoratif yang berorientasi pada pembinaan, terutama bagi pelaku muda, agar penjatuhan pidana mendidik tanpa mengorbankan masa depan pelaku. Selain itu, pemerintah dan lembaga konservasi seperti BKSDA disarankan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam aspek preventif melalui penyuluhan hukum dan edukasi lingkungan kepada masyarakat di wilayah rawan perdagangan satwa liar.