PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS 25/PID.SUS-ANAK/2021/PENGADILAN NEGERI SIAK)

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang ditemukan dalam masyarakat adalah kejahatan perkosaan yang di kategorikan sebagai tindakan asusila. Mayoritas tindak pidana perkosaan terjadi pada perempuan dan terlebih lagi terhadap anak dibawah umur. Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan harus perlu dilindungi karena tindak pidana terhadap anak tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik ataupun psikis, melainkan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depannya. Hal tersebut juga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil. Adapun dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni pemberian restitusi. Penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak sudah diatur di berbagai aturan hukum, seperti hal nya PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana. PP ini salah satu nya mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi, dimana pengajuan restitusi dapat dilakukan melalaui dua tahap yaitu tahap penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi pada PP ini masih ditemukan berbagai hambatan dan persoalan – persoalan hukum. Awalnya PP No.43 Tahun 2017 dapat mengisi kekosongan hukum.