SUAP DAN GRATIFIKASI HAKIM PADA KASUS GREGORIUS RONALD TANNUR SEBAGAI CERMINAN KRISIS ETIKA PROFESI HUKUM

Abstract

Penegakan hukum yang adil dan berintegritas merupakan dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Etika profesi berperan penting sebagai landasan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas secara independen dan imparsial. Artikel ini mengkaji praktik suap dan gratifikasi dalam kasus Gregorius Ronald Tannur sebagai bentuk krisis etika profesi hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan pertanggungjawaban hakim. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut merusak independensi hakim, menimbulkan konflik kepentingan, dan menurunkan legitimasi peradilan. Hakim yang terlibat dapat dikenai sanksi etik dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.