BATAS KEBEBASAN PEWARIS DALAM MEMBUAT TESTAMENT DITINJAU DARI LEGITIEME PORTIE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Abstract

Hukum waris dalam KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat testament (testamentaire vrijheid), namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. KUHPerdata membangun sistem pembatasan berlapis yang bertujuan melindungi hak-hak dasar ahli waris dalam garis lurus, terutama melalui lembaga legitieme portie sebagai dwingend recht. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) aspek-aspek pembatasan kebebasan pewaris dalam membuat testament menurut KUHPerdata, dan (2) kedudukan serta mekanisme perlindungan legitieme portie berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dibatasi oleh lima aspek yang hierarkis: batasan formal (bentuk testament), batasan subjektif (kecakapan dan kemerdekaan kehendak), larangan konten tertentu, legitieme portie sebagai dwingend recht, dan pembatasan hibah inter vivos melalui mekanisme reunian fiktif. Analisis terhadap kedua putusan PN Kupang memperlihatkan perkembangan normatif yang positif namun belum konsisten, khususnya dalam penerapan reunian fiktif dan penilaian aset berdasarkan datum mortis sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung.