EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT KOMORO DALAM KONFLIK PERTAMBANGAN FREEPORT DI PAPUA TENGAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua Tengah. Konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat merupakan isu kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pertambangan, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, serta ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Selain itu, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) belum diterapkan secara optimal dalam proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui reformasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip keadilan substantif guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.