IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PERSONAL SEBAGAI PENGECUALIAN DALAM PENGALIHAN HARTA MENURUT HUKUM WARIS PERDATA BARAT

Abstract

Hukum waris perdata arat menganut prinsip saisine yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan (vermogen) beralih secara otomatis kepada ahli waris. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat hak dan kewajiban yang bersifat personal (persoonlijke rechten) yang melekat erat pada pribadi pewaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak dan kewajiban personal sebagai pengecualian dalam pengalihan harta kekayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan menggunakan metode penelitian normatif-analitis, penelitian ini mengkaji batasan prinsip saisine terhadap hak-hak yang tidak dapat diwariskan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip saisine tidak bersifat absolut; hak-hak seperti hak pakai hasil (vruchtgebruik), perjanjian yang bersifat intuitu personae (berdasarkan keahlian khusus), serta kewajiban alimentasi hapus demi hukum saat kematian. Fenomena "ekonomisasi" pada hak kekayaan intelektual juga menambah kompleksitas antara dimensi moral yang personal dan dimensi ekonomi yang patrimonial. Kesimpulannya, pemisahan tegas antara aset materiil dan hak personal sangat krusial untuk menjaga integritas kepribadian hukum pewaris. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul eksplisit dalam akta pewarisan atau hibah wasiat serta perlunya pedoman teknis dari pemerintah untuk membedakan aset warisan dan hak personal guna meminimalkan sengketa dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem waris nasional.