EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: STUDI KASUS RAHMAT EFFENDI

Abstract

Penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Meskipun telah tersedia mekanisme pengawasan internal dan eksternal, praktik korupsi dan penyimpangan kekuasaan menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintahan terhadap kepala daerah melalui studi kasus Rahmat Effendi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Three Lines Model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors sebagai kerangka utama untuk menilai peran dan fungsi pengawasan dalam pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah belum berjalan efektif, terutama dalam aspek pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan wewenang. Sistem pengawasan masih cenderung bersifat represif karena pelanggaran baru terungkap setelah terjadi proses penindakan hukum. Kelemahan utama terdapat pada lini pertama yang belum optimal dalam mengelola risiko, lini kedua yang belum kuat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta lini ketiga yang menghadapi keterbatasan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui optimalisasi seluruh lini pengawasan, peningkatan independensi APIP, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan transparansi dan sistem pelaporan agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah lebih awal.