PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA PENAMBANGAN

Abstract

Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegiatan pasca- tambang. Banyak pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca-tambang secara benar sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, Contohnya adalah kondisi yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2019 lalu masyarakat sekitar perusahaan pertambangan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung. Warga mendesak Gubernur Lampung mencabut izin pertambangan karena melanggar Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (3) mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yang dilakukan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan reklamasi dan pasca-tambang di Pesawaran belum berjalan efektif, karena masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yaitu masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak membuat dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan pasca-tambang. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tidak menutup dan mereklamasi lubang bekas tambang. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan pertambangan telah meletakkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang mutlak dimiliki oleh perusahaan. Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca-tambang, serta mendorong perusahaan tambang yang belum melaksanakan reklamasi dan/atau pasca-tambang untuk segera melaksanakannya.