PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS DEFORESTASI: ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DAN CORPORATE CRIME

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus deforestasi yang bersumber dari praktik illegal logging serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi sebagai pelaku corporate environmental misconduct di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya laju deforestasi yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), dan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Permasalahan utama penelitian terletak pada lemahnya konstruksi pertanggungjawaban korporasi serta rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik illegal logging. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa kompleksitas organisasi korporasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta adanya fenomena regulatory capture. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan pertanggungjawaban berbasis organizational fault dan penguatan prinsip strict liability lebih relevan diterapkan untuk menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum lingkungan, corporate liability theory, dan pencapaian SDGs dalam menganalisis deforestasi korporatif secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola penegakan hukum lingkungan melalui penguatan sanksi, optimalisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil guna mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.