ANALISIS PERBANDINGAN YURIDIS REGULASI PENCEMARAN SENSORIK DALAM UU CIPTA KERJA DENGAN REGULASI DI BELANDA

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pengaturan hukum terkait pencemaran sensorik, termasuk kebisingan, cahaya, dan gangguan visual, dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan model regulasi terintegrasi yang diterapkan di Belanda. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya pengaruh pencemaran non-tradisional terhadap kesehatan serta kualitas hidup masyarakat, dan juga kurangnya regulasi yang jelas dan menyeluruh di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis struktur norma, pendekatan regulasi, dan efektivitas instrumen hukum dalam mengatur pencemaran sensorik di kedua negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih bersifat umum, tidak menyeluruh, dan lebih reaktif, dengan melemahnya perlindungan lingkungan disebabkan oleh pendekatan perizinan yang berbasis risiko dan berkurangnya peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di sisi lain, Belanda mengimplementasikan pendekatan yang bersifat preventif, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah dengan dukungan perencanaan spasial, pemetaan kebisingan, serta standar lingkungan yang ketat, didukung oleh lembaga dan keterlibatan publik. Penelitian ini menyimpulkan terdapat kesenjangan normatif dan konseptual yang cukup besar, sehingga diperlukan reformasi dalam hukum lingkungan di Indonesia agar menjadi lebih menyeluruh, preventif, dan berkelanjutan.