IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN LEGITIEME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT DALAM HUKUM WARIS BARAT

Abstract

Kebebasan berwasiat dalam sistem hukum waris Barat yang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui wasiat. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh keberadaan legitieme portie sebagai bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dalam garis keturunan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan legitieme portie sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul akibat pelanggaran legitieme portie dalam pelaksanaan wasiat beserta arah rekonstruksi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUH Perdata serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum waris Barat dan legitieme portie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitieme portie memiliki kedudukan normatif yang kuat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi legitimaris karena bersifat memaksa (ius cogens) dan membatasi kebebasan berwasiat pewaris. Namun demikian, pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan wasiat batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pengurangan (inkorting) melalui gugatan legitimaris yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap legitimaris cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya efektif secara substantif. Selain berdampak pada kedudukan ahli waris, pelanggaran legitieme portie juga menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum pelaksanaan wasiat dan praktik kenotariatan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan preventif, perluasan peran notaris dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran legitieme portie, serta evaluasi terhadap pengaturan subjek legitimaris agar perlindungan hukum dalam hukum waris dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.