PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT : TANTANGAN IMPLEMENTASI SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM MENGHADAPI EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION (EUDR)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam menghadapi tantangan penerapan sertifikasi ISPO sebagai respons terhadap EUDR. Peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian nasional serta meningkatnya tekanan global akibat kebijakan Uni Eropa yang mensyaratkan produk bebas deforestasi, memiliki legalitas, dan disertai pernyataan uji tuntas, termasuk informasi titik geolokasi. Kondisi ini mendorong kajian mengenai sejauh mana sertifikasi ISPO mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum melalui regulasi nasional dan sertifikasi ISPO sekaligus mengidentifikasi kendala implementasi ISPO dalam memenuhi standar EUDR, khususnya pada aspek ketertelusuran dan geolokasi. Studi perbandingan dengan Malaysia dan Guatemala menunjukkan bahwa pemenuhan standar internasional didukung oleh sistem digital terintegrasi dan mekanisme audit yang kredibel. Bab IV menyimpulkan bahwa ISPO pada prinsipnya telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha namun masih memerlukan penguatan sistem, terutama melalui integrasi data spasial guna menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan akses pasar Uni Eropa.