KETIKA MEKANISME PENGAWASAN BERJALAN TETAPI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN TETAP BERTAHAN: STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Abstract

Indonesia telah membangun sistem pengawasan pemerintahan yang relatif komprehensif melalui pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan politik oleh DPRD, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Secara teoritis, sistem tersebut seharusnya mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, namun berbagai kasus korupsi dan penyimpangan di daerah menunjukkan bahwa keberadaan institusi pengawasan tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang efektif. Sebagian besar penelitian mengenai Provinsi Banten berfokus pada politik dinasti, patronase, oligarki, dan korupsi, sementara kajian mengenai kegagalan sistem pengawasan masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa penyalahgunaan kewenangan dapat bertahan di Pemerintah Provinsi Banten meskipun mekanisme pengawasan telah tersedia secara kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen, laporan audit, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama di Banten bukan terletak pada ketiadaan pengawasan, melainkan pada menurunnya efektivitas fungsi pengawasan. Waskat kehilangan independensi akibat relasi patronase, APIP cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif, pengawasan politik melemah karena insentif politik, sedangkan pengawasan masyarakat baru efektif setelah penyimpangan menjadi isu publik. Temuan ini melahirkan konsep Oversight Paradox, yaitu kondisi ketika sistem pengawasan yang lengkap secara kelembagaan gagal menghasilkan akuntabilitas dan corrective governance yang efektif secara substantif.