AI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DI ALBANIA: KAJIAN ETIKA, HUKUM, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor publik menunjukkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pengangkatan AI bernama Diella sebagai Menteri Pengadaan Publik di Albania menimbulkan persoalan hukum, etika, dan tanggung jawab hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI sebagai pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, problematika etika dan tanggung jawab hukum yang menyertainya, serta implikasinya terhadap masa depan birokrasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan publik secara mandiri, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu di bawah tanggung jawab manusia. Dari aspek etika, terdapat tantangan berupa transparansi algoritma, potensi bias, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta problem pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong transformasi peran aparatur negara dalam sistem administrasi modern.