KOMPARASI YURIDIS AIR POLLUTION CONTROL ACT JEPANG SEBAGAI MODEL PENGUATAN REGULASI PENCEMARAN UDARA INDONESIA

Abstract

Pencemaran udara merupakan permasalahan global yang berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan, serta memiliki keterkaitan erat dengan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi yuridis pengendalian pencemaran udara antara Indonesia dan Jepang, serta mengkaji dampak Kyoto Protocol terhadap perkembangan dan implementasi Air Pollution Control Act sebagai model penguatan regulasi lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki sistem pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif dibandingkan Indonesia, ditinjau dari aspek normatif, struktural, dan implementatif. Keunggulan Jepang terletak pada regulasi yang lebih teknis dan operasional, sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama pada lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sistem pengawasan, dan belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor. Lebih lanjut, Protokol Kyoto berperan sebagai katalisator dalam memperkuat kebijakan lingkungan Jepang, yang berhasil diintegrasikan ke dalam regulasi nasional secara efektif. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menginternalisasikan komitmen internasional ke dalam kebijakan yang operasional dan terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas implementasi melalui integrasi kebijakan, penguatan penegakan hukum, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis data untuk mewujudkan pengendalian pencemaran udara yang berkelanjutan.