TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ATAS UTANG PEWARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KONSEP UNLIMITED LIABILITY

Authors

  • Rayi Kharisma Rajib Universitas Negeri Semarang
  • Nayla Syalluna Universitas Negeri Semarang
  • Dewy Sulistyowati Universitas Negeri Semarang

Keywords:

Tanggungjawab penuh, ahli waris, utang pewaris

Abstract

Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam sistem hukum waris perdata barat menimbulkan isu normatif yang pelik, yakni ketegangan antara perlindungan terhadap kreditor pewaris dan perlindungan subjektif ahli waris sebagai penerima warisan yang tidak selalu mengetahui besaran utang yang ditinggalkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konsep unlimited liability dalam konteks tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 833, 1032, dan 1100, serta mengevaluasi sejauh mana pengaturan tersebut memungkinkan atau menolak penerapan prinsip tanggung jawab tidak terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktriner, yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan KUHPerdata pada prinsipnya lebih condong pada konsep limited liability, sehingga secara umum ahli waris hanya bertanggung jawab dalam batas harta warisan yang diterima; namun, dalam praktik yurisprudensi dan konstruksi hukum tertentu, konsep unlimited liability dapat muncul secara implisit, terutama melalui penafsiran atas hubungan perdata yang memperluas tanggung jawab ahli waris di luar harta warisan. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan kerangka normatif yang lebih jelas untuk membatasi penerapan unlimited liability dalam hukum waris perdata barat, agar kepastian hukum dan keadilan antara kreditor dan ahli waris dapat terjaga secara seimbang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agatha, G., & Djajaputera, G. (2024). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK AHLI WARIS DALAM SITA UMUM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.3471K/PDT/2023). 5(4), 1–14.

Amalia, L. E. A. N. L., & Abas, M. (2020). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH Perdata). 10, 71–90.

April, I., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). Penerapan hukum waris islam : Analisis prinsip , tantangan , dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama. 3, 142–151.

Arifin, A. A. (2024). PELUNASAN PIUTANG KREDITUR OLEH AHLI WARIS.

Assyafira, G. N. (2020). WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. 2800(2016), 68–86. https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771

Elly Erawaty, B. (1991). Kamus Hukum Ekonomi. ELIPS Hadiwidjadja.

Esa Putri Yuliana. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas ) Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan. Universitas Brawijaya.

Fahrurrozi, R. I., & Ramada, D. P. (n.d.). Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam. 722–743.

Feberman Laia, Desrianus Laia, Alusianto Hamonangan, E. S. (2024). AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. 6, 69–82. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089 P-ISSN:2089-5771

Hajar, M. (2016). Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam. 50(1), 50–78.

J.Satrio. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni.

Jurnal, A., Indonesia, H., Ratu, D., Juniyanto, D., Rivaldi, W., Sunarya, A., Hukum, F., Primagraha, U., Komplek, A., Gemilang, G., Trip, J., Nomor, J., & Serang, K. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata ( BW ). 3.

Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K / PDT / 2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan : Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia. 7(2), 897–904. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Analisis

Kuntjoro, B. D. (2020). SENGKETA WARISAN PERUSAHAAN PERORANGAN BERUBAH. 5, 198–211. https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.188

M, H. (2014). Hak Kewarisan Cucu ( Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor , Malaysia (Vol. 21, Issue 3).

M Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.

Mariam Darus Badrulzaman. (2023). Hukum Perikatan: KUH Perdata Buku Ketiga YUrisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.

Muhammad, A. A., Airlangga, U., & History, A. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS PEMEGANG SAHAM TERHADAP TANGGUNG GUGAT YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN HUKUM PEWARIS. 16.

Muzanni, A., & Saesel, M. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMENUHAN PEMBAYARAN HUTANG OLEH AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS RESPONSIBILITY. 4(2).

Nadriana, L. (2018). Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam. 2, 393–411. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, I. K. K. A. (2025). PENAFSIRAN FRASA “BEBAN-BEBAN LAIN” DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS. 13(1), 101–110.

Prodjodikoro, W. (1961). Hukum Warisan Di Indonesia. Banung: Sumur Bandung.

R Soetojo Prawirohamidjojo, M. P. (2008). Hukum Orang dan Keluarga: personen en familie-recht. Pusat Penerbitan dan Percetakan Uniar.

Rahmatun, D. R. (2025). Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. 5(2).

Riduan Syahrani. (1989). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta UI press.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.

Subekti. (2003). Pokok Pokok Hukum perata. Jakarta: PT Intermasa.

Syuhada. (2021). Pelimpahan Hutan terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. 2, 183–204.

Teddy Effendy, Erli Salia, Suharyono, & Abdul Latif Mahfuz. (2025). Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 14(1), 200–218. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.27639

Willa Wahyuni. (2023). Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal. https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-ahli-waris-menerima-utang-piutang-dari-pewaris-yang-sudah-meninggal-lt646388f9b57ad/

Downloads

Published

2026-05-09

How to Cite

Kharisma Rajib, R., Syalluna, N., & Sulistyowati, D. (2026). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ATAS UTANG PEWARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KONSEP UNLIMITED LIABILITY. Global Research and Innovation Journal, 2(2), 192–206. Retrieved from https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/1217

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.