IMPLIKASI YURIDIS PERBEDAAN KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK WARIS TERHADAP KEPASTIAN KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS SENGKETA LAHAN DI GUNUNGPATI
Keywords:
Hak waris, Kepastian hukum, Sengketa tanahAbstract
Pluralisme hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat menimbulkan perbedaan dalam kekuatan pembuktian hak waris, yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah. Perbedaan antara alat bukti formal, seperti akta autentik, dan alat bukti informal, seperti surat di bawah tangan, seringkali memicu sengketa lahan akibat ketidakjelasan status ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kekuatan pembuktian hak waris serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, dengan studi kasus di Gunungpati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi alat bukti formal memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih mengandalkan mekanisme informal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam pembuktian hak waris memperbesar potensi konflik dan tumpang tindih klaim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi sistem pembuktian, penguatan regulasi, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif dan berkeadilan.
Downloads
References
A. Sudirman, M., & Herawati, “Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata.,” Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 12, no. 1 (2026): 69–79, doi:https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2150.
Elis Yesika and Br Rajagukguk, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” Jurnal Teknik Mesin UDA 7, no. 2 (2025): 194–207, doi:http://dx.doi.org/10.46930/teknologimesin.v2i2.5695.
Nur Fatma Anggraeni and Marilang Marilang, “Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai,” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (2021): 36–44, doi:10.24252/aldev.v3i1.14246.
Bronto Susanto, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 20 (2014), doi:10.30996/dih.v10i20.359.
Benny Djaja and Sherly Oktaviani, “SISTEM PUBLIKASI PERTANAHAN YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 7, no. 2 (2023): 523–33, doi:https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v7i2.9949.2023.
Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
Bintang A. & dkk Putra, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis,” Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner 10, no. 4 (2026): 97–112.
Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Kencana, 2018).
Kurniawan A Sidrajat, “Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro 1, no. 1 (2024).
Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, and Dave David Tedjokusumo, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019),” Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya 30, no. 3 (2024): 24–31.
Hambyah Agung Sutrisno, “Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli,” Jurnal Officium Notarium 2, no. 2 (2022): 334–43, doi:10.20885/jon.vol2.iss2.art15.
Zulhana Afifah, “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan Dan Tertulis Menurut Hukum Islam ( Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154 / Pdt . G / 2024 / Pa . Pra ),” 2025.
R M L Fanggi and L Husni, “KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKARA WARISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 50/Pdt/G/2002 …,” Jurnal Education and … 7, no. 4 (2019): 376–82, http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1483.
M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85, doi:10.22437/ujh.1.1.159-185
Yuni Priskila Ginting et al., “Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, Dan Hukum Islam,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 4, no. 01 (2025): 22–39, doi:10.58812/jhhws.v4i01.1699.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Samson Aprinaldi Situmorang and Winoto Joyokusumo, “LEGALITAS BENTUK AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM TURUN WARIS,” Jurnal Pertanahan 10, no. 1 (2020), doi:https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.34.
Irfan Christianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 10, no. 01 (2022): 91, doi:10.30868/am.v10i01.2027
Elly Amaliyah, “Eksekusi Rumah Kiai Di Gunungpati Batal, Diwarnai Sholawat Hingga Aksi Dorong” (Berita Jateng, 2025), https://beritajateng.tv/eksekusi-rumah-kiai-di-gunungpati-batal-diwarnai-sholawat-hingga-aksi-dorong/.
Siti Nurhayati, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Dalam Praktik Peradilan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2019.
Irma Garwan, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa,” Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang Vol.1, no. No.1 (2021): 1119–20, https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1648/1267.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Najua Rahmawati, Dinda Merry Wijarningsih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
