PEMBAGIAN HARTA WARIS: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki karakteristik yang pluralistik, terdiri dari hukum waris Islam, hukum perdata (BW), dan hukum adat. Masing-masing sistem ini berlaku sesuai dengan latar belakang agama dan budaya pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan prinsip serta mekanisme pembagian harta waris dan wasiat antara hukum Islam dan hukum perdata (BW), serta implikasinya dalam praktik pewarisan di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menetapkan bagian waris secara tetap dan tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris, berdasarkan wahyu ilahi. Sementara itu, hukum perdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian warisan melalui wasiat, meskipun tetap mengakui hak mutlak ahli waris tertentu (legitime portie). Ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik di antara ahli waris, terutama dalam keluarga yang menganut dua latar belakang hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris dan pengadilan untuk berperan aktif dalam mengesahkan dan menyelesaikan masalah waris, serta mendorong integrasi prinsip-prinsip dari kedua sistem dalam kerangka hukum nasional yang mampu merespons keberagaman masyarakat Indonesia.