DEFORESTASI DI PAPUA : DAMPAK LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Penelitian ini mengkaji deforestasi di Provinsi Papua dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan ilmu hubungan internasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder, studi ini menganalisis dinamika kerusakan hutan, perubahan tutupan lahan, serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat sebagai dampak dari pembangunan ekstraktif dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2022, Papua kehilangan lebih dari 256.000 hektar hutan, menghasilkan emisi karbon sebesar 368 juta ton CO₂, dan menimbulkan degradasi sosial yang signifikan. Deforestasi tidak hanya memicu kerusakan ekosistem, tetapi juga menjadi alat perampasan ruang hidup masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Fenomena ini memperlihatkan kegagalan kebijakan otonomi khusus serta tantangan implementasi REDD+ yang adil di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis HAM dalam tata kelola kehutanan dan pembangunan di Papua, yang menempatkan perlindungan sosial dan keberlanjutan ekologi sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan