JAMINAN FIDUSIA DAN KETIMPANGAN POSISI KONSUMEN: KAJIAN KRITIS ATAS PRAKTIK PENARIKAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Abstract

Penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan sering kali dilakukan secara sepihak, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan batasan terhadap eksekusi jaminan fidusia, dengan mewajibkan adanya kesepakatan wanprestasi dan proses peradilan dalam hal terjadi sengketa. Namun dalam praktik, banyak perusahaan pembiayaan tetap melakukan penarikan kendaraan secara paksa melalui pihak ketiga (debt collector), sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jaminan fidusia dan mengevaluasi praktik eksekusinya berdasarkan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan dan perlindungan hak-hak konsumen. Ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian baku turut memperparah persoalan ini. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan edukasi hukum bagi konsumen agar tercipta keseimbangan hukum yang adil. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis terhadap pengembangan hukum jaminan yang berperspektif keadilan dan perlindungan konsumen.