ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
Keywords:
Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, Perdamaian, Prosedur HukumAbstract
Perceraian merupakan salah satu perkara yang sering diajukan ke pengadilan dan tidak jarang menimbulkan perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri. Sebelum perkara perceraian diputus oleh hakim, terdapat tahapan mediasi yang wajib ditempuh sebagai upaya untuk mempertemukan kembali kepentingan kedua belah pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur kewajiban mediasi, memahami manfaatnya bagi para pihak, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam praktik di pengadilan. Artikel ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca mengenai pentingnya mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan kajian diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan prosedur mediasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban mediasi dalam perkara perceraian memiliki dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyampaikan kepentingan masing-masing, mencari jalan keluar, serta mengurangi perselisihan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada putusan hakim. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemauan para pihak untuk berdamai dan keterampilan mediator dalam membantu proses penyelesaian. Oleh karena itu, mediasi perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar tujuan perdamaian dapat tercapai dan proses peradilan berjalan lebih efektif.
Downloads
References
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
Asih, Turina, Yudi Rijali Muslim, dan Rahmad Sujud Hidayat. “Studi Efektivitas Mediasi dalam Mengatasi Tingginya Angka Gugat Cerai Istri di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 6 (2026).
Hanifah, Mardalena, Rahma Sari, dan Jennie Qothrunnada Kurnia. “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 6 (2026).
Muchlis, H. “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga.” Badilag Mahkamah Agung RI, 2024.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ratna Kartika Putri, Ninis Dwi Barokah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










