HARMONISASI HUKUM ACARA PERDATA DAN UU ITE: KEDUDUKAN SERTA KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA

Abstract

Perkembangan dalam teknologi informasi telah memicu perubahan dalam cara interaksi dan transaksi hukum masyarakat, beralih dari metode tradisional ke cara digital. Transformasi ini membawa dampak langsung terhadap kemungkinan munculnya sengketa sipil yang melibatkan dokumen dalam format elektronik. Namun, ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata konvensional (HIR/RBg/KUHPerdata) menganut prinsip numerus clausus (alat bukti terbatas) yang belum mengakomodasi keberadaan data elektronik secara eksplisit. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis cara harmonisasi antara Hukum Acara Perdata konvensional dan Undang-Undang ITE, serta untuk meneliti posisi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam proses pengadilan perdata. Penelitian ini termasuk dalam jenis hukum normatif yuridis yang memakai pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum dapat terjadi melalui perluasan alat bukti dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE terkait dengan Pasal 164 HIR / 284 RBg. Alat bukti elektronik pada dasarnya diakui sebagai alat bukti tertulis atau sebagai pengembangan dari jenis alat bukti petunjuk/surat. Umumnya, kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas, di mana nilai pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh kehandalan Sistem Elektronik, integritas data, otentisitas, dan ada tidaknya Tanda Tangan Elektronik yang sudah tersertifikasi.