ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA WARIS PERDATA BARAT: STUDI PUTUSAN NOMOR 135/PDT.G/2022/PN BGR
Keywords:
Pertimbangan Hakim, Sengketa Waris, Hukum Perdata BaratAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait sengketa waris perdata Barat serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan perbuatan hukum secara formal, tetapi juga melakukan rekonstruksi fakta secara substantif dengan menempatkan hubungan hutang piutang sebagai dasar utama sengketa. Pertimbangan hakim mengintegrasikan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata serta doktrin misbruik van omstandigheden untuk menilai adanya cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam peralihan hak. Selain itu, hakim juga mengedepankan asas itikad baik dan kepatutan dalam menilai keabsahan perjanjian. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum yang menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan secara sistematis. Kesimpulannya, putusan tersebut menunjukkan kecenderungan pada keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik hukum yang menyimpang dalam sengketa waris perdata Barat.
Downloads
References
Afriyanto, R. dkk. (2024) “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf,” Unizar Law Review, 7(2), hlm. 203–211. Tersedia pada: https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80.
Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira (2024) “Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia,” The Juris, 8(1), hlm. 105–112. Tersedia pada: https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242.
Amelia, H., Abdullah, Z. dan Wuryandari, R.U.S.W. (2025) “The Annulment of a Grant Deed Due to Unlawful Act and Violation of Inheritance Law: A Case Study of Decision Number 85/Pdt.G/2021/PN Bdg,” SIGn Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 152–172. Tersedia pada: https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.425.
Andi, A., Gaol, S.L. dan Sudarto, S. (2023) “Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng,” JURNAL HUKUM SEHASEN, 9(2). Tersedia pada: https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663.
Annajwa, L. (2025) “INKORTING TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/PDT.G/2025/PN/KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 122/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/PK/PDT/2024,” Lex Patrimonium, 4(1), hlm. 1–15.
Anton Sujarwo Dunggio, Nirwan Junus, dan Mohamad Taufik Zulfikar Sarson (2025) “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris dalam Pandangan Hukum Perdata,” Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(2), hlm. 01–12. Tersedia pada: https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1455.
Arifin, M. (2020) “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum, 5(1), hlm. 66–82. Tersedia pada: https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Aristoteles (2009) Etika Nikomakea. Oxford: Oxford University Press, hlm. 114.
Astariyani, N.L.G. dan Yusa, I.G. (2025) “Legal Hermeneutics in Reforming Regulation.”
Atmadja, D.G. dan Budiartha, I.N.P. (2021) Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, hlm. 82.
Bentham, J. (1996) Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi. Oxford: Clarendon Press, hlm. 14.
Dermawan, A.K. dan Suseno, S. (2023) “Reconstruction of Legal Policy Model,” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities [Preprint].
Dewi, Y. (2024) “Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia,” Rampai Jurnal Hukum, 3(2). Tersedia pada: https://doi.org/10.35473/rjh.v3i2.3767.
Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono (2022) “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(3), hlm. 204–214. Tersedia pada: https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921.
Habi, N.F. (2022) Hukum Waris dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo. Indonesia: Publica Indonesia Utama, hlm. 292. Tersedia pada: https://books.google.com/.
Hamdan, F.Z.Z., Kristianti, D.R. dan Verdian, V. (2023) “Limitation of Misconduct of Judges: Increasing The Synergy of Supervision of Judges by The Judicial Commission and The Supreme Court,” Yuridika, 38(2), hlm. 371–388. Tersedia pada: https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.45472.
Hapsari, S.D. (2024) “Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan,” Scientax, 6(1), hlm. 52–66. Tersedia pada: https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788.
Harahap, M.Y. (2017) Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Harsono, B. (2008) Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Hutchinson, T. (2015) “The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law,” Erasmus Law Review, 8(3), hlm. 130–145. Tersedia pada: https://doi.org/10.5553/ELR.000055.
Indah, S. (2014) “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (bw),” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 5(1). Tersedia pada: https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99.
Khairandy, R. (2004) Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 115.
Majeed, N., Hilal, A. dan Khan, A.N. (2023) “Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology,” Bulletin of Business and Economics, 12(2), hlm. 245–248. Tersedia pada: https://doi.org/10.61506/01.00015.
Marzuki, P.M. (2021) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (2010) Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 174.
M.Yusuf T. Ben, M. (2022) “Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen Dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan,” Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 7(2), hlm. 322. Tersedia pada: https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15085.
Negara, T.A.S. (2023) “Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches,” Audito Comparative Law Journal [Preprint]. Tersedia pada: https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855.
Nieuwenhuis, J.H. (2000) Hoofdstukken Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer.
Putri, C.A. dan Ramadhani, D.A. (2025) “Penipuan dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pranikah: Analisis Normatif tentang Cacat Wasiat dalam Hukum Perdata Indonesia,” Jurnal Hukum Lambung Mangkurat, 10(2), hlm. 442–453. Tersedia pada: https://doi.org/10.32801/abc.v10i2.265.
Radbruch, Gustav (2006) Legal Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Radbruch, G. (2006) “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), hlm. 1–11. Tersedia pada: https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.
Rahardjo, S. (2009) Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 48.
Rawls, J. (1999) Teori Keadilan. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 5.
Roy, U. (2023) “Doctrinal and Non-Doctrinal Methods of Research: A Comparative Analysis,” Indian Journal of Law and Legal Research, 5(2). Tersedia pada: https://www.ijllr.com/post/doctrinal-and-non-doctrinal-methods-of-research-a-comparative-analysis.
Simandjuntak, R. dan Sarumaha, P.B. (2024) “Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan,” Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2), hlm. 189–192.
Siregar, M.R. (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada Boedel Waris Yang Belum Terbagi (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413/pdt.G/2017/PN.mdn). Universitas Medan Area. Tersedia pada: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18006.
Subekti, R. (2001) Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
Suciati, S. (2025) “PERSPEKTIF KEABSAHAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERDATA KEWARISAN BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR 24Pdt.G/2024/PN Bjb JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR 86/PDT/2024/PN BJM),” Lex Mandiri, 1(02), hlm. 67–93. Tersedia pada: https://doi.org/10.65369/a4qa0775.
Supriyadi, S., Purnamasari, A.I. dan Kasim, A. (2024) “PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA KATEGORI PKWTT: Kajian Putusan Nomor 47/Pdt.sus-PHI/2018/PN.pbr,” Jurnal Yudisial, 17(3), hlm. 330–352. Tersedia pada: https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.726.
Vishkar, R. dkk. (2024) “HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 18/pdt.G/2018/Ms.ttn),” Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1). Tersedia pada: https://doi.org/10.62281/v2i1.75.
Wibawa, A.N.D. dan Rustamaji, M. (2024) “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis New Psychoactive Substances,” Verstek, 12(2), hlm. 80. Tersedia pada: https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83633.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Tegar Rizqullah, Ramzy Luvian Nasuha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
