KEKOSONGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WASIAT LISAN DALAM SISTEM WARIS PERDATA BARAT

Authors

  • Rayi Kharisma Rajib Universitas Negeri Semarang
  • Farhan Nurivan A Universitas Negeri Semarang
  • Safira Aulia Universitas Negeri Semarang

Keywords:

Wasiat lisan, kekosongan perlindungan hukum, waris perdata barat, KUHPerdata, pembaruan hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata serta mengidentifikasi kekosongan perlindungan hukum yang dialami oleh penerima wasiat lisan akibat tidak adanya pengaturan yang mengakomodasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata hanya mengakui tiga bentuk wasiat tertulis berdasarkan Pasal 875 dan 931, sehingga wasiat lisan sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) di mana pihak yang ditunjuk secara lisan kehilangan dasar klaim hukum untuk menuntut haknya. Ketidakseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ini dapat diatasi melalui tiga pendekatan, yaitu optimalisasi penemuan hukum oleh hakim, rekonstruksi model pembuktian wasiat lisan, dan reformulasi legislasi untuk memungkinkan pengakuan terbatas atas wasiat lisan dalam keadaan tertentu disertai standar pembuktian yang ketat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aisyah, N. (n.d.). Wasiat dalam pandangan hukum islam dan bw. El-Iqtishady, 1, 54–61.

Ambarita, M., & Darmini, N. (2025). Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat Terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba. Notaire, 8(3), 447–474. https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.79320

Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di indonesia. Lex Jurnalica, 7(April), 115–123.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Ayub, Z., Purba, H., & Barus, U. (2025). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN WASIAT LISAN DAN TERTULIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 154/PDT.G/2024/PA.PRA) JURIDICAL. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6), 1–20.

Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu s ebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Legal Protection of “ Dalihan Natolu ” Principles as a Constitutional Rights of. Jurnal Konstitusi, 16(September).

Butarbutar, R. D., Milala, R., & Paunganan, D. D. (2020). DALIHAN NA TOLU SEBAGAI SISTEM KEKERABATAN BATAK TOBA DAN REKONSTRUKSINYA BERDASARKAN TEOLOGI PERSAHABATAN KEKRISTENAN. Dharmasmrti, 20, 21–28.

Carwan, & Lestari, S. (2023). PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA Carwan1,. JOURNAL SYNTAX IDEA, 5(12).

Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan menurut jhon rawls. QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN, 07(1), 598–611.

Faiz, A., Suqma, A., & Darmawan, R. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Wasiat dalam Pembagian Warisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KHI. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, 2(7), 1079–1085.

Faizal, L. (2016). PROBLEMATIKA HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. Ijtima’iyya, 9, 1–24.

Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan) 1. 6, 1–14.

Firdaus, M. (2025). Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3(1), 20–21.

Galih, M., & Subarsyah. (2025). Peran Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(6), 2146–2148.

Harisan Firmando. (2021). KEARIFAN LOKAL SISTEM KEKERABATAN DALIHAN NA TOLU DALAM MERAJUT HARMONI SOSIAL DI KAWASAN DANAU TOBA. Aceh Anthropological Journal, 5(1), 16–36.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1 (1991).

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kurnia, I. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia : Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 234–242.

Lukmanto, A., & Chalim, M. (2017). TINJAUAN HUKUM DAN AKIBATNYA TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Akta, 4, 29–32.

Muthiah, A. (2019). KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DENGAN LlSAN OLEH PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. DE LEGA LATA, 4, 240–254.

Nasution, A. (2018). PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. Al-Qadhâ, 5(1).

Nasution, S. (2022). KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK. 1(1), 108–119.

Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris ( Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata ). Jurnal Sosial Humanoria Komunikasi, 1(2), 161–169.

Ramadhan, G., & Firmanysah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 53–67.

Soroinda, D. L., & Nasution, A. (2022). Jurnal Hukum & Pembangunan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 52(2).

Suwaryo, S., Argani, L., Supratikno, A., Widodo, S., & Purwokerto, U. M. (2025). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 8, 1–21.

Triani, B., & Arifin, Z. (2026). Peran Living Law dalam Memperkuat Keberlakuan Hukum Positif di Tengah Heterogenitas Sosial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 13(1).

Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. 2, 1–13.

Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata : Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern. 2(November), 40–52.

Wibowo, A., Iftitah, A., & Dewi, P. (2024). PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL.

Downloads

Published

2026-05-12

How to Cite

Kharisma Rajib, R., Nurivan A, F., & Aulia, S. (2026). KEKOSONGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WASIAT LISAN DALAM SISTEM WARIS PERDATA BARAT. Global Research and Innovation Journal, 2(2), 468–483. Retrieved from https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/1244

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.