REKONSTRUKSI MAKNA BENDA DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENAKAR RELEVANSI PASAL 499 KUHPERDATA TERHADAP ASET DIGITAL

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah paradigma ekonomi global dari yang bertumpu pada aset fisik menjadi ekonomi digital. Pergeseran ini melahirkan entitas baru berupa "Harta Kekayaan Digital". Namun, ketika aset digital tersebut masuk ke dalam siklus pewarisan, muncul krisis konseptual yang mendasar. Hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 830 dan Pasal 499 KUHPerdata yang merupakan warisan kolonial abad ke-19, mengalami kegagalan dalam mengakomodasi karakteristik aset terdesentralisasi di abad ke-21. Permasalahan utama mencakup ketidaksesuaian konsep penguasaan fisik (corpus) dengan kepemilikan private key, risiko aset terkunci secara permanen di jaringan blockchain, serta tantangan yurisdiksi akibat sifat aset digital yang nirtapal batas (borderless). Meskipun aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dan telah diakui oleh Bappebti sebagai komoditas, penafsiran hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dan intervensi legislatif secara khusus untuk mengatur keabsahan aset digital sebagai bagian dari harta warisan.