PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR: 2/PU-XIX/2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia serta mengevaluasi dampak yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila terdapat keberatan dari debitur atau tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Putusan tersebut mengubah paradigma pelaksanaan parate eksekusi yang sebelumnya dapat dilakukan langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Dengan demikian, peran hakim menjadi krusial dalam menafsirkan dan menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi fidusia guna mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip due process of law serta menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam praktik.