IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI DKI JAKARTA

Abstract

Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerja disektor informal yang seringkali menghadapi kerentanan akibat minimnya perlindungan hukum, terlebih masih maraknya kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami hingga saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab diskriminasi yang dialami oleh PRT, serta mengevaluasi keberhasilan regulasi yang ada, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Teori penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2015) dengan 6 indikator ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial ekonomi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya positif dalam sosialisasi kebijakan serta komitmen kuat dari organisasi pelaksana seperti Disnakertransgi DKI Jakarta dan LPPRT Permata Kasih Bunda. Koordinasi antar-organisasi terjalin baik, didukung sumber daya yang memadai khususnya bagi PRT terdaftar, dengan respons positif dari pengguna jasa. Akan tetapi, ada beberapa tantangan signifikan teridentifikasi. Sosialisasi kebijakan masih belum merata, belum ada sanksi tegas dalam Permenaker, serta terdapat kekurangan data dan pendampingan hukum bagi PRT non-lembaga. Pengawasan belum menyeluruh dan stigma negatif sosial masih ada. Kesenjangan ekonomi antara PRT melembaga dan non-lembaga, ditambah belum disahkannya RUU PPRT, menjadi hambatan utama. Saran dari penelitian ini adalah perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat, disertai dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam melindungi hak-hak PRT. Di samping itu, pengesahan RUU PPRT merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan perlindungan hak-hak PRT.