EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Keywords:
kualitas layanan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahanAbstract
Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta kualitas layanan yang belum merata. Kondisi tersebut menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip good governance berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa artikel ilmiah, laporan kinerja, serta jurnal penelitian yang terbit pada tahun 2020 ke atas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas birokrasi berkontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, budaya birokrasi yang hierarkis, serta kurangnya integrasi teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada konsistensi penerapan good governance dan penguatan kapasitas aparatur.
Downloads
References
Aisyam. (2020). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan, 7(1), 43–52.
Afrizal. (2020). Inovasi Pelayanan Publik di Daerah. Jurnal Manajemen Publik, 5(2), 77–89.
Arifin, M. (2021). Komitmen Pimpinan Dalam Mendorong Akuntabilitas. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 14–25.
Dewi, N., & Suparno, A. (2022). Digitalisasi Layanan Publik dan Tantangan Implementasinya. Jurnal Administrasi Publik Nusantara, 4(2), 115–129.
Engkus, A., Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Dialektika, 19(1), 39–46.
Fauzi, R. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(1), 55–63.
Firmansyah, D. (2020). Kendala Anggaran dalam Reformasi Pelayanan Publik. Jurnal Ekonomi & Pemerintahan, 6(1), 41–52.
Fitriani, S. (2020). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Daerah. Jurnal Demokrasi & Kebijakan Publik, 12(2), 101–112.
Hadi, N. (2022). Analisis Hambatan Good Governance di Pemerintahan Daerah. Jurnal Otonomi Daerah, 10(1), 33–47.
Halim, R. (2021). Kesenjangan Digital dalam Implementasi SPBE. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 3(1), 20–31.
Hidayat, T. (2020). Model Partisipasi Publik dalam Peningkatan Layanan. Jurnal Komunikasi Kebijakan, 4(1), 55–67.
Kusuma, I. (2021). Budaya Hierarkis dan Dampaknya pada Kualitas Birokrasi. Jurnal Administrasi Negara, 13(2), 88–99.
Lestari, P. (2022). Efektivitas Aplikasi Layanan Publik Daerah. Public Service Innovation Journal, 2(3), 112–124.
Mahendra, Y. (2022). Pemanfaatan Platform Digital untuk Partisipasi Publik. Jurnal E-Governance, 5(1), 49–60.
Mulyani, S. (2020). Pengawasan Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Audit & Kontrol Publik, 8(2), 73–84.
Nasution, H. (2020). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Jurnal Civic Education, 6(1), 91–102.
Nugraha, F. (2020). Integrasi Sistem Digital dalam Layanan Pemerintah. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 9(1), 58–70.
Pradana, R. (2021). Efisiensi Pelayanan Publik Melalui E-Government. Jurnal Pelayanan Publik Modern, 7(2), 130–142.
Putri, S. (2021). Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah. Jurnal Transparansi, 3(1), 25–37.
Rahayu, E. (2020). Konsep Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Modern. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 44–56.
Rahman, A. (2022). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan Publik. Jurnal Manajemen Sektor Publik, 11(1), 67–82.
Salim, H. (2020). Kompetensi SDM Birokrasi dan Tantangan Reformasi. Jurnal Human Resource Public Administration, 4(2), 99–110.
Santoso, R. (2022). Collaborative Governance dalam Penguatan Partisipasi Publik. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 10(2), 51–63.
Saputra, N., & Nugroho, R. (2020). Good Governance pada Pelayanan Publik: Model Pengembangan Berbasis Perilaku. Jurnal MSDA, 8(2), 55–66.
Siregar, B. (2020). Akuntabilitas sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintah Daerah. Jurnal Governance, 5(1), 34–48.
Syafruddin, F. (2022). Integrasi SPBE dalam Mewujudkan Birokrasi Modern. Jurnal Administrasi Digital, 1(2), 70–84.
Sjachrawy, L. M. I., Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2020). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. Media Hukum Indonesia, 12(1), 21–34.
Wijaya, A. (2020). Dashboard Kinerja sebagai Alat Penguatan Pengawasan Layanan. Jurnal Sistem Informasi Publik, 8(2), 140–151.
Wibowo, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kepuasan Pelayanan. Jurnal Administrasi Pelayanan Publik, 6(1), 11–23.
Wulandari, A. (2021). Sistem Pelaporan Kinerja Digital di Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 9(2), 102–115.
Yunita, S. (2021). Forum Konsultasi Publik sebagai Instrumen Perumusan Kebijakan. Jurnal Praktik Administrasi Publik, 3(1), 59–70.BPBD, “Visi dan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan”,
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Hermi Amalia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
