HARMONISASI REGULASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KERANGKA HUKUM INDONESIA

Abstract

Transformasi digital sistem kesehatan Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi pembiayaan kesehatan dengan digitalisasi layanan kesehatan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kajian literatur terkait digitalisasi layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan fondasi yuridis melalui ketentuan pasal 14, 17, 20, 35, 42-45, 54-58, dan 82-85 yang mengatur tanggung jawab pemerintah, penggunaan teknologi kesehatan, perlindungan pasien, dan layanan darurat digital. Namun, implementasi digitalisasi layanan kesehatan menghadapi tantangan ketidakharmonisan regulasi, kekosongan hukum dalam standardisasi teknologi, perlindungan data pasien, dan mekanisme akuntabilitas yang belum optimal. Harmonisasi regulasi memerlukan pengembangan regulatory sandbox, penguatan otoritas regulasi terintegrasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem kesehatan digital yang aman dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan strategi harmonisasi komprehensif yang mengintegrasikan aspek pembiayaan kesehatan dengan teknologi digital melalui reformasi regulasi adaptif yang responsif terhadap inovasi teknologi sambil mempertahankan prinsip perlindungan pasien dan kualitas layanan kesehatan.