DINAMIKA KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DALAM PENYESUAIAN FORMAT E‑FAKTUR PAJAK PASCAINTEGRASI CORETAX
Keywords:
Kepatuhan Formal, E-Faktur, Coretax, Faktur Pajak, Pajak Pertambahan NilaiAbstract
Integrasi e-Faktur ke dalam Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 mengubah cara pengusaha kena pajak (PKP) membuat, mengunggah, dan melaporkan faktur pajak. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut format dan substansi faktur, antara lain kode transaksi, dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain, tarif 12%, format nomor seri faktur pajak (NSFP), dan format berkas XML. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kepatuhan formal wajib pajak dalam menyesuaikan format e-Faktur pascaintegrasi Coretax. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perpajakan, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan artikel jurnal terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika kepatuhan formal berlangsung dalam tiga fase, yaitu adaptasi awal, penyesuaian regulasi, dan penyempurnaan, dengan titik rawan pada ketepatan pengisian kode transaksi dan DPP, validasi saat unggah, serta penerbitan faktur pengganti. Kepatuhan formal pada masa integrasi ditentukan secara bersama oleh kejelasan dan stabilitas regulasi, kesiapan sistem internal PKP, literasi pajak, dan kualitas layanan sistem. Temuan ini bersifat proposisi analitis yang perlu diuji lebih lanjut dengan data primer.
Downloads
References
Afandi, A.R. dan Vizandra, E.P. (2025) ‘Optimalisasi penggunaan e‑Faktur pajak pada Coretax untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ’, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13(2), pp. 132–138.
Allingham, M.G. dan Sandmo, A. (1972) ‘Income tax evasion: A theoretical analysis’, Journal of Public Economics, 1(3–4), pp. 323–338.
Alm, J. (2019) ‘What motivates tax compliance?’, Journal of Economic Surveys, 33(2), pp. 353–388.
Bowen, G.A. (2009) ‘Document analysis as a qualitative research method’, Qualitative Research Journal, 9(2), pp. 27–40.
Davis, F.D. (1989) ‘Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology’, MIS Quarterly, 13(3), pp. 319–340.
Direktorat Jenderal Pajak (2025a) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT Masa PPN [Salindia sosialisasi PER‑11/PJ/2025]. Available at: https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2025/06/PER‑11-2025-PPN-dan-PPnBM.pdf.
Direktorat Jenderal Pajak (2025b) Pemerintah terbitkan aturan DPP nilai lain dan besaran tertentu PPN, 18 Februari. Available at: https://www.pajak.go.id/en/node/114038.
Direktorat Jenderal Pajak (2025c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (2026a) Goodbye skema delta! Coretax kini terapkan skema “replace” mulai 1 Oktober 2026 (PER‑12/PJ/2026). Available at: https://www.pajak.go.id/en/node/120654.
Direktorat Jenderal Pajak (2026b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑12/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑11/PJ/2025.
Kejar Fakta (2025) Membuat faktur pajak DPP nilai lain pada aplikasi Coretax. Available at: https://kejarfakta.co/news/pemerintahan/53372/membuat-faktur-pajak-dpp-nilai-lain-pada-aplikasi-coretax.
Kirchler, E., Hoelzl, E. dan Wahl, I. (2008) ‘Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework’, Journal of Economic Psychology, 29(2), pp. 210–225.
Mardiasmo (2018) Perpajakan: Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2024a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2024b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2025) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.
Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldaña, J. (2014) Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Nurhalifah, P. dan Ekowati, L. (2026) ‘Implementasi e‑Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN (studi kasus KAP ABC)’, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2), pp. 14928–14936. Available at: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11290.
Pajak.com (2025) Perhatikan! Perubahan kode dan format nomor seri faktur pajak di Coretax sesuai PER‑11/2025. Available at: https://www.pajak.com/pajak/perhatikan-perubahan-kode-dan-format-nomor-seri-faktur-pajak-di-coretax-sesuai-per-11-2025/.
Pemerintah Republik Indonesia (2018) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Pemerintah Republik Indonesia (2021) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pusat Pajak DDTC (2025) Bagaimana cara membuat faktur pajak dengan DPP nilai lain di Coretax? DDTCNews. Available at: https://news.ddtc.co.id/review/konsultasi-coretax/1808042/bagaimana-cara-membuat-faktur-pajak-dengan-dpp-nilai-lain-di-coretax.
Pusat Pajak DDTC (2026) Wajib tahu, ini efek penghapusan skema delta ke SPT pembetulan. DDTCNews. Available at: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822908/wajib-tahu-ini-efek-penghapusan-skema-delta-ke-spt-pembetulan.
Sugiyono (2019) Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. dan Davis, F.D. (2003) ‘User acceptance of information technology: Toward a unified view’, MIS Quarterly, 27(3), pp. 425–478.
Zed, M. (2008) Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nadila Elsa Sahid, Sulistyowati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










