ASPEK HUKUM BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA DIATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN

Abstract

Kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (HPL) untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan lahan melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan sering kali menimbulkan masalah dalam praktiknya. Permasalahan muncul ketika pihak yang memanfaatkan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya tetap mengelola lahan tersebut secara melawan hukum, didorong oleh keengganan untuk melepaskan pengembangan atau investasi yang telah mereka bangun di atas lahan HPL tersebut. Mengingat fenomena ini, penelitian ini membahas ketentuan yang mengatur pemberian HGU di atas lahan HPL serta konsekuensi yang timbul setelah berakhirnya masa berlaku HGU tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji penerapan praktis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 8 PP 18/2021, hak atas tanah tertentu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), dapat diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). Setelah berakhirnya masa berlaku HGU di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL), tanah tersebut kembali kepada pemegang HPL; selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 Peraturan PMNA/BPN Nomor 9 Tahun 1999, pemegang HGU berhak atas ganti rugi dari pemegang HPL, atau jika tanah tersebut kembali berstatus tanah Negara,mendapatkan ganti rugi dari pemegang HGU baru melalui pembaruan HGU.