ANALISIS KEGAGALAN FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF BPOM DALAM KASUS CEMARAN ETILEN GLIKOL PADA OBAT SIRUP ANAK

Abstract

Kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup anak yang mengakibatkan ratusan anak mengalami Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada tahun 2022 menjadi cerminan nyata lemahnya fungsi pengawasan preventif pemerintah di sektor kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi pengawasan preventif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencegah beredarnya obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG, serta menelaah pola koordinasi antara BPOM dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani kasus tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumen, mengacu pada teori pengawasan Sondang P. Siagian yang membedakan pengawasan preventif dan represif serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPOM lebih dominan menjalankan fungsi represif dibandingkan preventif, terlihat dari belum adanya kewajiban pengujian cemaran EG dan DEG pada tahap registrasi obat sebelum kasus mencuat, serta lemahnya verifikasi terhadap rantai pasok bahan baku pelarut. Di sisi lain, Kemenkes juga turut disorot karena keterlambatan dalam menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan lemahnya sistem data epidemiologi, sehingga respons pemerintah terhadap lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi lambat. Ombudsman Republik Indonesia bahkan menyimpulkan bahwa baik BPOM maupun Kemenkes telah melakukan maladministrasi dalam penanganan kasus ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis risiko, digitalisasi sistem penelusuran bahan baku, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar fungsi pengawasan preventif dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.