KRISIS PENGAWASAN KONSTITUSIONAL: ANALISIS KEGAGALAN DPR DALAM MENJAGA INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Abstract

Penelitian ini menganalisis kegagalan sistemik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam mengawasi independensi Mahkamah Konstitusi (MK) pada kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan kontroversial tertanggal 16 Oktober 2023 tersebut secara substansial mengubah syarat usia minimum calon presiden/wakil presiden, yang secara langsung membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif institusional dengan tiga pisau analisis teoritis: legislative oversight theory (McCubbins & Schwartz, 1984; Stapenhurst et al., 2008), principal-agent theory (Laffont & Martimort, 2002; Ginsburg, 2003), dan autocratic legalism (Corrales, 2015; Ginsburg & Huq, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan pengawasan yang terjadi bukan bersifat teknis-kapasitas, melainkan sistemik-struktural. DPR tidak mengaktifkan satupun instrumen pengawasan (hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat) meski tanda-tanda anomali konstitusional telah terang benderang. Kondisi ini terjadi akibat fusion of interest di antara aktor-aktor yang seharusnya berfungsi sebagai pengimbang: koalisi gemuk ~74% kursi DPR yang berada dalam satu gerbong kepentingan elektoral dengan Presiden. Penelitian ini berargumen bahwa kasus MK 90 merupakan manifestasi lokal dari democratic backsliding melalui manipulasi yudisial yang berpola, dan merekomendasikan reformasi kelembagaan konkret mencakup regulasi recusal hakim, perluasan kewenangan MKMK, serta desain mekanisme pengawasan lintas-fraksi yang tidak bergantung pada mayoritas koalisi.